Informasi dari Gunem.id menyebutkan, DPRD Jawa Timur mendesak Pemprov Jatim untuk segera memberikan ganti rugi kepada peternak yang mengalami kerugian akibat kematian ternaknya karena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Abdul Qodir, anggota Komisi B DPRD Jatim, menyatakan hal ini penting sebagai bentuk perhatian terhadap dampak ekonomi yang signifikan bagi peternak. Banyak sapi mati akibat PMK, sehingga kerugian ekonomi yang diderita peternak sangat besar.
Qodir, yang juga merupakan anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, mengungkapkan banyak desakan dari masyarakat agar Pemprov Jatim segera menetapkan status darurat PMK. "Harapan kami, Pemprov Jatim segera menetapkan status darurat PMK. Dengan begitu, penanganan lebih serius dan ada jaminan ganti rugi sesuai janji pemerintah," tegasnya.
Politisi dari Dapil Gresik-Lamongan ini menambahkan, penetapan status darurat PMK merupakan langkah krusial untuk penanganan yang terstruktur dan terfokus. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara Pemprov Jatim dan pemerintah kabupaten/kota untuk menghindari ego sektoral yang menghambat penanganan wabah. "Sinergi yang baik akan mempercepat pemulihan dan mengurangi kematian ternak," tambahnya.
Selain vaksinasi serentak yang melibatkan semua pihak, Qodir juga menekankan pentingnya upaya preventif lainnya. Ia juga menyoroti kerugian peternak yang sapinya sehat, namun harga jualnya anjlok drastis akibat PMK. "Peternak yang sapinya sehat pun rugi karena harga jual turun tajam," ujarnya.
Qodir berharap Pemprov Jatim segera mengambil langkah konkret untuk membantu peternak agar sektor peternakan di Jawa Timur dapat kembali pulih dan stabil. Informasi yang dihimpun Gunem.id menyebutkan bahwa Dinas Peternakan Jatim telah mengajukan usulan penetapan status darurat PMK kepada Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. "Mungkin masih dikaji," pungkas Qodir.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.