Skandal HGB Laut: Jawa Timur Terancam?

Skandal HGB Laut: Jawa Timur Terancam?

Informasi dari Gunem.id mengungkap polemik penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah laut Banten yang ternyata memicu penyelidikan serupa di Jawa Timur. Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Sumardi, menyatakan keprihatinannya dan mendesak investigasi menyeluruh atas temuan ini.

Collab Media Network banner content

"Kasus HGB di laut Banten membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah ada kasus serupa di daerah lain. Ternyata, di Jawa Timur juga ditemukan hal yang sama," tegas Sumardi dalam keterangannya, Rabu (21/1/2025). Menurutnya, penerbitan HGB di atas wilayah laut jelas melanggar UU dan berpotensi menimbulkan masalah hukum serius. Ia meminta investigasi tuntas, bahkan melibatkan kepolisian jika diperlukan. BPN, lanjutnya, wajib membatalkan HGB yang terbukti melanggar.

Skandal HGB Laut: Jawa Timur Terancam?
Foto Istimewa : www.rmoljatim.id

Sumardi menjelaskan, penerbitan HGB seharusnya didasarkan pada rencana pemanfaatan lahan untuk pembangunan, bukan wilayah laut. Proses penerbitan yang bermasalah harus diusut tuntas untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat. Ia juga mengingatkan Putusan Mahmah Konstitusi 2013 tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang terabaikan dalam kasus ini. Jika dibiarkan, hal ini akan memicu tuntutan serupa dari masyarakat dan menimbulkan masalah hukum yang lebih besar.

Sumardi mendukung pembatalan HGB di wilayah laut Sidoarjo, seperti yang telah dilakukan di Tangerang. Ia menekankan, tidak ada toleransi, meskipun melibatkan perusahaan besar. "Siapapun pemiliknya, harus dibatalkan. Yang kita lihat bukan siapa pemiliknya, tapi bagaimana proses HGB di atas laut bisa terjadi," tegasnya.

Ia mendesak BPN Jawa Timur untuk melakukan investigasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran hukum. "Ini harus menjadi perhatian bersama, bahkan perlu melibatkan aparat penegak hukum," pintanya. Sumardi menegaskan, masalah ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan indikasi cacat hukum yang memerlukan tindakan tegas sesuai prosedur. "Proses yang cacat berarti ada pelanggaran hukum, dan harus ditindak tegas," pungkasnya.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikuti kami :

Tinggalkan komentar