Laporan Gunem.id menyebutkan Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, mendesak audit menyeluruh terhadap Pertamina menyusul kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Politisi PDI Perjuangan ini tak tinggal diam melihat mega skandal yang telah menggerus kepercayaan publik terhadap BUMN tersebut.
"Kami mendorong audit total. Pertamina, Pemerintah, dan Kejaksaan Agung harus mengaudit keseluruhan proses pengadaan BBM Bersubsidi Pertalite RON 90 dan Pertamax RON 92," tegas Sadarestuwati, Jumat (28/2/2025). Transparansi menjadi kunci, mengingat kasus korupsi senilai Rp 193,7 triliun yang ditangani Kejaksaan Agung telah menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas.
Anggota DPR asal Jombang ini juga mencium aroma kuat KKN di tubuh Pertamina. Angka Rp 193,7 triliun, menurutnya, hanyalah kerugian setahun saja, bukan total kerugian selama periode 2018-2023. "Artinya, penyelenggaraan BBM ini telah menyimpang jauh dari tujuan awalnya," ujarnya.
Sadarestuwati menekankan peran Pertamina sebagai aset negara seharusnya mencukupi kebutuhan BBM rakyat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. "Kasus ini justru menunjukkan Pertamina hadir untuk penderitaan rakyat. Ini kacau dan bertolak belakang dengan seharusnya," katanya, sembari menyoroti keluhan masyarakat terkait kualitas Pertamax yang dinilai tak sesuai harapan. "Sampai ada candaan Pertamax itu Pertalite yang nggak antre," imbuhnya.
Komisi VI DPR RI akan memanggil Pertamina untuk mencari solusi atas permasalahan Pertalite dan Pertamax. Dugaan adanya ‘gunung es’ dalam kasus ini pun membuat Komisi VI semakin waspada. "Banyak konsumen di pabrikan mobil dan bengkel yang mengadu ke Komisi VI terkait masalah ‘Pertalite yang nggak antre’ ini," jelasnya.
Sadarestuwati juga meminta Badan Perlindungan Konsumen ikut serta dalam menangani masalah ini secara komprehensif. Proses audit dan penyelidikan harus transparan dan tak pandang bulu, mengingat dugaan konflik kepentingan di internal Pertamina. "Rakyat tahu ada kaitannya dengan nepotisme, tapi mereka diam karena takut," ungkapnya.
Banyaknya pengaduan masyarakat ke Komisi VI DPR RI terkait penyalahgunaan BBM juga menjadi alasan pihaknya meminta penjelasan langsung dari Pertamina. Keluhan konsumen mengenai Pertamax yang menyebabkan masalah pada mesin kendaraan juga menjadi sorotan. "Rakyat kecewa membeli BBM non subsidi, tapi malah diperlakukan seperti ini," pungkasnya.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.