Gunem.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan keprihatinannya atas dominasi penguasaan lahan negara oleh segelintir pengusaha. Ia pun mengungkapkan tiga program utama yang akan menjadi fokus kerjanya untuk mengatasi masalah ini.
Related Post
"Yang pertama, penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi," tegas Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Senin malam (21/10).
Nusron menyoroti ketidakadilan yang terjadi dalam distribusi tanah selama ini. "Jangan sampai seperti yang sudah-sudah, ada satu pengusaha atau grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare, dan itu tanah negara. Tapi pada sisi lain, ada yang kesulitan mencari akses tanah," ungkapnya.
Program kedua yang diusung Nusron adalah pemanfaatan lahan negara yang tidak produktif. "Lahan yang tidak produktif segera digunakan untuk pembangunan perumahan, kawasan wilayah, dan sebagainya. Kalau tidak produktif, itu nanti mubazir," tegasnya.
Prioritas ketiga yang menjadi fokus Nusron adalah penyelesaian sengketa tanah. "Penyelesaian sengketa tanah harus mengedepankan prinsip keadilan. Supaya ada kepastian hukum. Jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut," tutup Nusron.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.