Informasi dari Gunem.id menyebutkan bahwa Komisi E DPRD Jawa Timur bertekad menyelesaikan empat Peraturan Daerah (Perda) strategis pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi E, Sri Untari Bisowarno, usai memimpin rapat perdana tahun 2024 di Gedung DPRD Jatim, Kamis (2/1/2025). Rapat tersebut difokuskan untuk memetakan berbagai permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi E, termasuk sejumlah rumah sakit.
Sri Untari menjelaskan, dua Perda Inisiatif menjadi prioritas utama, yakni Perda tentang Difabel dan Perda tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Pentingnya Perda Perlindungan Anak dan Perempuan didorong oleh tingginya angka perkawinan dini, anak putus sekolah, dan permasalahan perempuan pekerja migran. "Perlindungan optimal bagi mereka sangat krusial," tegas Sri Untari. Lebih lanjut, ia menekankan populasi perempuan Jatim yang lebih besar dari laki-laki, sehingga perlindungan perempuan menjadi kunci peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). "Perempuan yang berpengetahuan dan terlindungi akan berkontribusi maksimal pada pembangunan," tambahnya.
Sementara itu, Perda tentang Difabel dinilai penting untuk mewujudkan keadilan layanan publik bagi penyandang disabilitas. Sri Untari mendorong tersedianya fasilitas ramah difabel di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, agar penyandang disabilitas dapat bekerja dan berprestasi setara dengan masyarakat lainnya. "Potensi mereka sama, hanya fisiknya berbeda," ujarnya.
Selain dua Perda Inisiatif tersebut, Komisi E juga akan membahas usulan eksekutif terkait Perda Kebencanaan dan Perda Olahraga. Sri Untari menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan keempat Perda ini di tahun 2025.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.