Gunem.id – Rencana pembentukan tim khusus (Timsus) oleh pasangan petahana Pilkada Kaltim 2024, Isran Noor dan Hadi Mulyadi, untuk mencegah politik uang, menuai kritik dari Sekjen Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Komaryono. Menurutnya, pembentukan Timsus justru berpotensi memicu polemik di masyarakat.
"Pembentukan timsus yang tugasnya mencegah politik uang menjelang pilkada menurut saya kurang pas. Kenapa? Karena akan memancing polemik di masyarakat," tegas Komaryono. Ia juga mempertanyakan dasar hukum pembentukan Timsus tersebut, terutama terkait kewenangan penangkapan dan tanggung jawab atas potensi konflik antar pendukung.
"Adakah dasar hukum yang dipakai untuk membentuk satgas khusus tersebut, apalagi sampai memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan? Dan nanti kalau terjadi Polemik antar Pendukung siapa yang bertanggung jawab?" tanyanya.
Komaryono melihat fenomena masyarakat yang masih berharap mendapatkan materi dari pasangan calon, terutama di kalangan menengah ke bawah, sebagai realitas yang harus diatasi. Ia menilai, sistem pemilu yang rentan terhadap politik uang perlu diubah untuk meminimalisir praktik tersebut.
"Fenomena inilah yang harus kita pikirkan bersama, karena masyarakat kita berpikiran bahwasanya baik Pilkades, Pilkada, Pilgub, Pilpres sampai Pileg beranggapan bahwasanya itu merupakan Pesta Rakyat," jelasnya.
Ia menekankan bahwa menghilangkan politik uang membutuhkan proses panjang dan pembentukan Timsus bukanlah solusi ideal. "Politik uang ini dibenci juga dirindukan. Untuk menghilangkan butuh proses panjang. Kalau ada tim pemenangan mengajak mencegah politik uang dengan cara menangkap lalu melaporkan ini juga bukan solusi baik. Karena ini juga berpotensi menimbulkan konflik juga," pungkas Komaryono.
Tinggalkan komentar
Anda harus masuk untuk berkomentar.